RKS BAB I

BAB I

SYARAT-SYARAT UMUM

PROYEK      : PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERTINGGAL,     BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN

Pasal I.01

NAMA PROYEK, TAHUN ANGGARAN, DAN LOKASI

A.    Nama Proyek             : Rehabilitasi Ruang Belajar pada Sekolah SD N  2 Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora.

B.       Sumber Dana              :  APBN Pusat.

C.       Tahun Anggaran        :  2011

D.    Lokasi                          :  Ds. Mendenrejo, Kecamatan Kradenan,   Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah.

Pasal I.01

ORGANISASI DAN TUGAS PELAKSANA

Organisasi Pelaksana Bagian Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusuhan Jakarta adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan Komite Sekolah SD N 2 Mendenrejo Kec. Kradenan Kabupaten Blora Pro. Jawa Tengah

1. Tingkat Pusat

Organisasi Tingkat Pusat ini adalah bagian Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusuhan Jakarta dengan tugas utama yaitu :

1. Menyiapkan seluruh dokumen, termasuk buku petunjuk pelaksanaan bantuan subsidi.
2. Menyeleksi Kabupaten/Kota yang akan menjadi sasaran program dan menetapkan jumlah sekolah penerima bantuan subsidi.
3. Mengirimkan surat resmi ke seluruh Kabupaten/Kota sasaran, yang isinya memberitahukan tentang adanya program bantuan subsidi sarana prasarana.
4. Merancang dan melaksanakan tata cara yang berkaitan dengan pengajuan dan penyaluran dana.
5. Menetapkan sekolah penerima bantuan subsidi berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan bantuan subsidi sarana dan prasarana sekolah.
7. Membuat sistem informasi proyek.
8. Mensosialisasikan program bantuan subsidi sarana dan prasarana.

2. Tingkat Propinsi

Organisasi di tingkat propinsi adalah Dinas Pendidikan Propinsi yang berfungsi sebagai fasilitatos dengan tugas utama adalah :

1. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi di tingkat propinsi.
2. Menerima informasi dari pusat.
3. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Organisasi di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berfungsi sebagai pelaksana kegiatan dengan dibantu oleh SMK yang memiliki Bidang Keahlian Bangunan, dengan tugas utama adalah :

1. Melakukan pendataan dan pemetaan sekolah calon penerima bantuan subsidi.
2. Menyeleksi sekolah yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan subsidi.
3. Memberi Surat Keputusan tentang calon sekolah-sekolah yang akan menerima bantuan subsidi dan mengusulkan ke proyek pusat.
4. Melakukan monitoring pelaksanaan bantuan subsidi sarana dan prasarana sekolah.
5. Mengumpulkan laporan kegiatan pelaksanaan dari sekolah penerima bantuan subsidi.
6. Melaporkan semua kegiatan bantuan subsidi sarana dan prasarana ke proyek pusat dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Propinsi setempat.
7. Melakukan investigasi dan menyelesaikan pengaduan jika terjadi penyelewengan penggunaan dana bantuan subsidi sarana dan prasarana sekolah, kemudian melaporkan hasil investigasi ke atasan atau aparat yang berwenang untuk memberikan sangsi.

4. Tingkat Sekolah

Organisasi di tingkat sekolah adalah Komite Sekolah yang keanggotaan dan kepengurusannya mengacu kepada Kepmendiknas Nomor : 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dengan tugas utama adalah :

1. Menyusun proposal setelah mendapatkan informasi adanya bantuan subsidi sarana dan prasarana sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Mengirimkan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Membuka rekening atas nama Komite Sekolah pada Bank terdekat di Kabupaten/Kota tersebut, rekening tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Komite Sekolah.
4. Menugaskan SMK yang memiliki Bidang Keahlian Teknik Bangunan sebagai Tim Perencana dan Pengawas.
5. Mengirimkan laporan kegiatan pelaksanaan pekerjaan ke Proyek Pusat dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. Bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dana bantuan subsidi sarana dan prasarana sekolah.

Pasal I.03

MEKANISME PENYALURAN DANA

1. Dana bantuan subsidi ke sekolah akan disalurkan sekaligus melalui rekening Komite Sekolah pada Bank di Kabupaten/Kota terdekat tanpa potongan atau biaya apapun. Dana bantuan subsidi akan langsung ditransfer oleh Proyek Pusat ke Rekening Komite Sekolah penerima bantuan subsidi.
2. Penyaluran dana bantuan subsidi ke sekolah-sekolah akan dilaksanakan setelah ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Subsidi dan diterimanya dokumen-dokumen lainnya sebagai persyaratan penyaluran dana oleh Proyek Pusat.

Pasal I.04

TAHAP PENYALURAN DANA

1. Dana bantuan subsidi akan disalurkan sekaligus.
2. Penyaluran dana dilaksanakan dengan transfer melalui KPKN Jakarta III ke Nomor Rekening Bank atas nama Komite Sekolah.
3. Setiap pengambilan dana oleh Komite Sekolah harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara (berasal dari unsur sekolah) sebagai penandatangan rekening bank atas nama Komite Sekolah.
4. Dana bantuan subsidi akan diterima secara utuh dan tidak ada pemotongan atau pungutan biaya oleh pihak manapun.

Pasal I.05

PEMANFAATAN DANA DAN PENYIMPANGAN PENGGUNAAN

1. Komite Sekolah harus menggunakan dana sesuai dengan ruang lingkup kegiatan bantuan subsidi sarana dan prasarana sekolah (lihat pada butir 2.2)
2. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana diatur pada butir 2.2 dalam Juklak ini atau jika laporannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak Komite Sekolah akan dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berkewajiban mengembalikan dana yang tidak sesuai penggunaannya ke kas negara.

Pasal I.06

TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Agar bantuan subsidi sarana dan prasarana ini dapat berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya informasi kepada masyarakat secara transparan tentang proses dan prosedur pelaksanaannya. Transparansi tentang pelaksanaan bantuan subsidi sarana dan prasarana sekolah perlu disosialisasikan mulai tingkat sekolah sampai kabupaten/kota.

1. Komite Sekolah bertanggung jawab terhadap pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana subsidi sarana dan prasarana. Komite Sekolah juga diwajibkan untuk :

a.       Mengumumkan kepada masyarakat di lingkungan sekolah tentang pelaksanaan rehabilitasi sekolah yang meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

·         Informasi tentang nama/jenis bantuan, jenis pekerjaan, sumber dana, pelaksana pekerjaan dan jadwal pelaksanaan.

·         Jumlah dana yang diterima.

b.       Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa dan unsur-unsur tokoh masyarakat untuk membicarakan rencana dan realisasi penggunaan dana bantuan. Berita Acara Pertemuan harus dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di tingkat Kabupaten/Kota, meliputi hal-hal sebagai berikut :

a.       Melakukan seleksi sekolah calon penerima bantuan, monitoring, dan penanganan pengaduan.

Tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah :

·         Memberi penjelasan berdasarkan kriteria-kriteria yang digunakan antara lain; status kepemilikan tanah, jumlah siswa, kondisi tingkat kerusakan sekolah.

·         Menyeleksi dan menetapkan calon sekolah penerima bantuan.

·         Memonitor dan melaporkan aktivitas Komite Sekolah.

·         Melakukan investigasi dan menyelesaikan pengaduan.

b.       Melaporkan ke Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pemimpin Bagian Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal Bencana Alam dan Kerusuhan mengenai implementasi program.

Pasal I.07

RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA

Ruang lingkup kegiatan yang boleh dibiayai dari program ini yaitu :

1. Rehabilitasi ruang belajar/kantor/kamar mandi/WC yang rusak.
2. Pembelian perabot ruang belajar.
3. Rehabilitasi infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pagar, saluran drainase, dan lain-lain.
4. Kegiatan perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh SMK Bidang Keahlian Bangunan.

Dana bantuan tidak boleh digunakan untuk :

1. Melakukan pembelian peralatan/prasarana kantor.
2. Membiayai honor guru.
3. Membiayai pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pihak manapun juga.

Pasal I.08

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SDN 2 Mendenrejo adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung mulai sejak Tanggal ..................... sampai dengan ....................., yaitu sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Subsidi antara Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusuhan Jakarta dengan Komite Sekolah SD N 2 Mendenrejo dan telah diterimanya dana oleh Komite Sekolah.

Pasal I.09

DIREKSI

Direksi  pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SD N 2 Mendenrejo  dilakukan oleh :

1. Proyek Pusat Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusuhan  secara insidentil.
2. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota secara insidentil.
3. Tim Pengawas dari SMK Negeri 1 Blora Program Keahlian Teknik Bangunan secara periodik.

Pasal I.10

PERENCANA DAN PENGAWAS

Perencana dan pengawas adalah Tim Perencana dan Pengawas dari SMK Negeri 1 Blora, Program Keahlian Teknik Bangunan yang ditugaskan oleh Komite Sekolah SD N 2 Mendenrejo, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan :
1. Melakukan pendataan kondisi bangunan dan lahan.
2. Membuat gambar rencana rehabilitasi, terdiri dari :

·         Tata letak bangunan.

·         Denah, Tampak, Potongan.

·         Instalasi air bersih dan air kotor.

·         Gambar detail meliputi antara lain : kolom, atap, kusen dan kuda-kuda.

3. Menyusun analisis kebutuhan bahan termasuk jenis dan kualitas sesuai dengan kondisi setempat, analisa harga satuan dan tenaga kerja.
4. Membuat RAB pekerjaan rehabilitasi sekolah.
5. Membuat rencana waktu pelaksanaan pekerjaan.
6. Menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja.
7. Membantu Komite Sekolah, menjelaskan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan.

2. Tahap Pengawasan :
1. Membantu Komite Sekolah mengarahkan dan membimbing secara periodik kepada pelaksana selama pekerjaan berlangsung.
2. Memeriksa dan membuat laporan kemajuan pekerjaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
3. Memantau dan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan pelaksanaan program kepada Komite Sekolah.
4. Membuat photo perkembangan fisik pekerjaan rehabilitasi.
5. Melaporkan permasalahan yang perlu ditangani oleh Komite Sekolah.
6. Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanan rehabilitasi dan melaporkan ke Komite Sekolah.

Pasal I.11

PELAKSANAAN

Pelaksana rehabilitasi ini adalah Komite Sekolah SD N 2 Mendenrejo Tahap pelaksanaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat untuk membuat program kerja pelaksanaan pekerjaan, yang berisi :

a.       Urutan Pekerjan

b.      Jadwal Pelaksanaan

c.       Program Penarikan Dana

2. Melakukan survey harga bahan.
3. Komite Sekolah membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung sekolah.
4. Mengadakan bahan dan peralatan dengan memperhatikan penggunaan bahan setempat yang memenuhi standar kualitas, serta memeriksa kualitas bahan yang dikumpulkan oleh masyarakat.
5. Membuat rekapitulasi bahan yang dikirim oleh leveransir dan harus ada nota penerimaannya secara rinci.
6. Mengukur volume dan memeriksa kualitas barang. Bahan yang tidak memenuhi standar harus ditolak.
7. Dalam pembukuan pengeluaran dana, Komite Sekolah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Komite Sekolah harus membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dana secara terperinci selambat-lambatnya satu hari sesudah dilakukan transaksi.
2. Pembukuan ditutup setiap akhir bulan pada tanggal yang tetap seerta ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
3. Bukti-bukti pembayaran/kuitansi diberi nomor sesuai dengan nomor bukti pada Buku Kas Umum.
4. Setiap Laporan Penggunaan Dana dijilid beserta lampiran bukti-bukti pembayaran dan nota-nota penerimaan barang sesuai dengan urutan nomor bukti.
5. Didalam Buku Kas Umum tidak boleh ada tipe-ex atau penghapusan, jika ada kesalahan menulis agar dicoret dan dikoreksi, kemudian diparaf oleh Bendahara.
6. Pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran dana sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh masyarakat ataupun instansi yang berwenang.
8. Membuat laporan-laporan yang terdiri dari :
1. Daftar Anggota Tim Pelaksana rehabilitasi atau pembangunan gedung sekolah.
2. Rekapitulasi pembelian, dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pembayaran.
3. Laporan Pembukuan Bulanan.
4. Laporan Kemajuan Pekerjaan.
5. Laporan Bulanan Pekerjaan Fisik dan Biaya.
6. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal I.12

MONITORING

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara :

1. Periodik.

Monitoring periodik dilakukan oleh Tim Perencana dan Pengawas, dengan hasil penilaian pekerjaan yang dapat dikategorikan

·         Baik; Jika kualitas memenuhi syarat teknis.

·         Cukup; Jika kualitas memenuhi syarat teknis namun masih terdapat pekerjaan yang harus diperbaiki.

·         Kurang; Jika masih terdapat banyak pekerjaan yang harus diperbaiki dan tidak memenuhi syarat teknis.

·         Tidak dapat dinilai; Jika pekerjaan sama sekali belum dikerjakan.

2. Insidentil.

Monitoring insidentil dilakukan oleh Proyek Pusat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Pasal I.13

PELAPORAN

1. Tingkat Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus mengirimkan laporan pelaksanaan bantuan subsidi sarana dan prasarana ke Proyek Pusat dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi setempat yang meliputi laporan pelaksanaan pemberian bantuan yang disusun sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan.

Menyebutkan tanggal dimulai dan berakhirnya kegiatan rehabilitasi, serta ringkasan rekapitulasi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sekolah penerima bantuan.

2. Hasil yang dicapai.

Menguraikan tentang hasil yang dicapai dari pelaksanaan bantuan subsidi saran dan prasarana.

3. Hambatan dan sasaran.

Menginformasikan  tentang hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan berlangsung serta saran-saran untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Tingkat Sekolah.
1. Laporan Bulanan.

Komite Sekolah harus membuat Laporan Bulanan yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setiap bulan dengan cakupan hal-hal sebagai berikut :

·         Realisasi kegiatan atas target yang direncanakan.

·         Realisasi pengeluaran dana atas target yang direncanakan.

·         Gambaran mengenai kontribusi masyarakat.

·         Masalah yang dihadapi.

2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan.

Komite Sekolah harus membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan ke Proyek Pusat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilampiri laporan dengan cakupan hal-hal sebagai berikut :

·         Realisasi kegiatan atas target yang direncanakan.

·         Realisasi pengeluaran dana atas target yang direncanakan.

·         Gambaran mengenai kontribusi masyarakat.

·         Masalah yang dihadapi.

Pasal I.14

PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pada akhir pelaksanaan pekerjaan harus dibuat dokumentasi penyelesaian, penyusunan laporan penyelesaian realisasi fisik dan biaya proyek, serta hal-hal penting lainnya sebagi bentuk pertanggungjawaban akhir pemanfaatan dana bantuan. Proses penyelesaian meliputi :

1.   Team Perencanaan dan Pengawas membantu Komite Sekolah penerima bantuan membuat laporan akhir yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berisi sebagai berikut :

a.      Peta Lokasi Proyek.

b.      Rekapitulasi realisasi fisik dan biaya proyek.

c.       Gambar-gambar purna laksana.

d.     Photo-photo perkembangan pelaksanaan pekerjaan.

e.      Berita acara selesainya pekerjaan.

2.       Komite Sekolah membuat laporan akhir berdasarkan laporan dari Team Perencana dan Pengawas yang dilengkapi dengan foto-foto yang menunjukkan progres awal, menengah, dan akhir dari kegiatan (0 %, 50%, dan 100%). Laporan ini ditujukan kepada Proyek Pusat dalam rangkap 3 (tiga).

3.       Dokumen realisasi fisik dan biaya demi kejelasan mengenai apa yang dilaksanakan dalam penggunaan atau pemanfaatan dana bantuan. Team Perencana dan Pengawas harus membuat laporan realisasi fisik dan biaya, rekapitulasi dan detailnya.

4.       Pertanggungjawaban Keuangan.

Laporan penggunaan keuangan, dibuat oleh Komite Sekolah yang dibantu oleh Bendahara, ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Proyek Pusat, yang berisi realisasi penggunaan dana bantuan disertai dengan semua alasan penyimpangannya, kalau terjadi.